Bantul ANTARA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mensyaratkan keberadaan industri maupun unit usaha yang menjalankan kegiatan produksi agar menyerap hingga 70 persen tenaga kerja lokal atau yang berasal dari masyarakat sekitar. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu, mengatakan, telah mendapatkan laporan adanya beberapa usaha industri di Bantul yang sering dituntut oleh masyarakat agar keberadaannya juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. "Pemerintah dalam hal ini Pemkab Bantul bertanggung jawab terhadap keberadaan industri, kita ini juga mensyaratkan pada industri-industri tolong tenaga kerja minimal 70 persen harus dari warga Bantul, lebih-lebih warga sekitar," katanya. Bupati mengatakan, penekanan yang kedua adalah apabila ada kegiatan dan program dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility CSR harus digelontorkan dan disalurkan bagi masyarakat di wilayah industri tersebut berada. Kemudian yang ketiga, kata Bupati, industri usaha agar menjalin kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat, sehingga dapat mengangkat potensi ekonomi kreatif setempat dan Bantul pada umumnya. "Kalau tiga ini dijalankan maka pemerintah pasti memberikan jaminan kepada investor, kepada dunia usaha tentang keamanannya, juga keberlangsungan usahanya," katanya. Menurut Bupati, dalam menjaga keberlangsungan dunia industri yang semakin kompetitif dan berdaya saing saat ini, keberadaan usahanya tidak boleh ada yang mengganggu, baik dari masyarakat maupun pihak lain. "Tidak boleh ada gangguan apapun terhadap dunia usaha, dunia usaha kita itu butuh dukungan, karena kita sedang menghadapi persaingan, kalau diganggu bagaimana mau bersaing, mau meningkatkan daya saing, siapapun tidak boleh ganggu, makanya kita bantu kita dorong," katanya. Dia mengatakan, pada prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan izin izin investasi bagi investor, dan mendorong dunia usaha bisa mengembangkan bisnisnya, asalkan menyerap tenaga kerja dan bersama-sama membentuk pertumbuhan ekonomi yang positif. Baca juga Presiden Jokowi resmikan Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul Baca juga Menparekraf nobatkan Wukirsari Bantul sebagai Desa Wisata TerbaikPewarta Hery SidikEditor Nurul Aulia Badar COPYRIGHT © ANTARA 2023
daerahindustri dan perdagangan, sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigang (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu.
404 Not Found - NotFoundHttpException 1 linked Exception ResourceNotFoundException » [2/2] NotFoundHttpException No route found for "GET /Money/peluang-usaha-dropship-2022-9416545" [1/2] ResourceNotFoundException Logs Stack Trace Plain Text
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar pembekalan kewirausahaan inkubasi bisnis in wall di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja BPPK dan PKK Lembang, Bandung. Kegiatan yang berlangsung pada 19-24 Juli 2020 itu dibuat untuk membantu para peserta mengembangkan dan memperluas wawasan sebagai pembekalan kewirausahaan diikuti 200 orang yang berasal dari berbagai daerah. Para peserta dikelompokkan berdasarkan enam jenis usaha, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, pengolahan kuliner, jasa, dan industri kreatif."Inkubasi bisnis ini merupakan tahapan memberdayakan wirausaha maupun calon wirausaha potensial melalui kegiatan bimbingan dalam jangka waktu tertentu dengan pendampingan usaha berbasis pemanfaatan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin 20/7/2020. Ida mengatakan pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu konsen Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai lebih dari 70%."UMKM ini sangat strategis untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja," sebut Ketenagakerjaan, ungkap Ida, mengembangkan berbagai program pelatihan dan menjalin sinergi dengan sejumlah stakeholders terkait, guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan pasar kerja."Kami berharap, peserta penerima program pembekalan ini dapat menjadi wirausaha yang mampu bersaing di dalam negeri maupun internasional dan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja," ujar menjabarkan, pada Februari 2020 data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah pengangguran terbuka TPT berjumlah orang, atau 4,99% dari jumlah penduduk. Pemerintah, kata dia, berupaya mereduksi pertumbuhan tingkat pengangguran, hasilnya di awal tahun 2020 tercatat ada penurunan tingkat pengangguran 0,02%.Namun, adanya pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian membuat sejumlah usaha mengalami kemerosotan, dan beberapa terpaksa gulung tikar, hal itu berdampak pada naiknya jumlah pengangguran dalam rentang 3-5%. Hingga awal Mei 2020, tercatatat ada 1,7 juta orang yang terkena PHK dan dirumahkan."Perusahaan besar dan usaha skala menengah banyak yang menghentikan operasinya. Jutaan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Dampak COVID-19 terhadap dunia usaha ini luar biasa," kata mengatasi masalah pengangguran, Ida meyakni kewirausahaan dapat menjadi solusi untuk menyerap banyak tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan, tegasnya, telah mendesain program kewirausahaan untuk perluasan kesempatan kerja. Mulai tahun 2021, Kemnaker akan melaksanakan program kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dinilai efektif membentuk para wirausahawan baru dan membuat wirausahawan rintisan lebih produktif. Simak Video "Ida Fauziyah Nyaleg, Siap Ajukan Cuti Jika Harus Kampanye" [GambasVideo 20detik] mul/mpr
Berdasarkanjawaban responden umumnya mereka menggunakan 1 hingga 4 orang tenaga kerja untuk membantu mereka dalam berjualan. Di mana 75 persen tenaga kerja yang digunakan responden adalah 1-4 orang. Tabel 4.10. Jumlah Tenaga Kerja yang Digunakan Responden . No Jawaban Responden Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 1 Tidak ada 17 14,3 KEBERADAAN minimarket di Indonesia telah menumbuhkan banyak usaha kecil menengah UKM. Selain itu, dengan banyaknya gerai minimarket yang dibangun, tidak sedikit tenaga kerja yang bisa diserap. Saat ini Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo memiliki 150 pengusaha. Semua memiliki outlet atau gerai minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Ceria Mart, dan sejenisnya. Dari seluruh minimarket itu, 35% dimiliki oleh personal atau waralaba pribadi. Ketua Umum Aprindo Pudjianto mengatakan , Aprindo telah berusia 20 tahun, sudah banyak yang dilakukan oleh asosiasi ini dalam mengadvokasi para peritel, bekerja sama dengan pemerintah, hingga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dunia usaha, khususnya peritel. Namun, perkembangan saat ini justru lebih kompleks dibandingkan 20 tahun silam. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, peran peritel yang makin kuat, serta masuknya peritel asing ke Indonesia yang berlangsung cukup masif dalam lima tahun terakhir ini jelas tantangan yang tidak mudah. “Pertumbuhan ritel berjaringan hingga toko independen yang tersebar di pelosok Tanah Air pantas untuk disyukuri. Satu ritel kecil saja bisa membuka puluhan lapangan pekerjaan, belum dampak lanjutannya bagi para produsen dan pemasok, pedagang kecil ikut berjualan di sekitar toko,” ujar Pudjianto. Karena itu, ritel sebenarnya bukanlah entitas bisnis yang dikerjakan oleh para pengusaha besar. Ritel juga milik para pelaku usaha kecil dan menengah. Bila dulu peritel besar dan pedagang usaha kecil menengah sering dibenturkan, kini paradigma itu perlahan mulai mencair. Sebab, pada dasarnya peritel punya tujuan yang sama yakni mencari rezeki dengan asas persaingan yang sehat. Tidak ada semangat untuk menjegal apalagi mematikan kelompok lain. “Justru, semangat saling bekerja sama itu yang harus ditumbuhkan dan kini terus diperjuangkan oleh para pengurus Aprindo,” katanya. Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Alfamart Hans Prawira mengatakan, perseroan sebagai pengelola minimarket Alfamart dan Alfamidi telah menjalankan program pemberdayaan pedagang kecil atau usaha mikro kecil menengah UMKM. Tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan melalui Program Outlet Binaan Alfamart Alfamidi OBA yang diwujudkan dalam bentuk binaan terhadap warung tradisional yang berada di sekitar toko Alfamart dan Alfamidi. “Visi perusahaan kami Ingin menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki masyarakat luas dan berorientasi pada pemberdayaan pengusaha kecil. Dalam hal ini perusahaan ingin berperan membantu pemerintah dengan memberdayakan UMKM di Indonesia,” katanya. Hans menyampaikan, selama ini pihaknya memberikan pelatihan manajemen ritel kepada UMKM, menyuplai produk dengan harga yang kompetitif pada pemilik warung tersebut, hingga memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk menjadi pemasok maupun mengajak berjualan di sekitar toko dengan memanfaatkan space yang ada. “Pemberdayaan warung tradisional telah dijalankan perusahaan lebih dari 8 tahun, dan kini anggota OBA telah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Lombok dengan jumlah anggota yang terus bertambah,” papar Hans. Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, selain banyak menyerap tenaga kerja, ritel modern lokal juga mampu menumbuhkan pewaralaba dan wirausahawan baru yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip mekanisme pasar. Prinsip waralaba yang mengembangkan usaha dengan cepat serta memiliki standardisasi mampu memberikan pengalaman yang baik untuk menjadi wirausahawan. “Pembinaan terhadap UMKM oleh minimarket juga sebagai sebuah komitmen, dengan membantu pedagang tradisional menjadikannya mitra. Berbagai pelatihan juga diberikan kepada mereka seperti manajemen penyediaan barang, keuangan, “ jelasnya. Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menjelaskan, pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, telah menentukan agar minimarket yang beroperasi mengakomodir UKM, baik dari sisi penjualan produk ataupun yang terkait dengan penyediaan tempat agar UMKM bisa berjualan. “Kalau mau berinisiatif menjalin kerja sama, tentu akan bermanfaat bagi UMKM. Tapi sepertinya, belum banyak yang kelihatan,” safutra/ Robi ardianto/Hermansahftr Andasendiri sebagai pihak yang perlu dikembangkan, dapat menjalankan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. maka akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan implikasinya mengurangi pengangguran. Dan tentu saja ini bisa menjadi solusi usaha untuk rakyat Menengah. UKM Belut di negara berkembang, seperti di Indonesia. Sering dikaitkan